TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan meminta pembangunan gedung baru dikaji ulang secara menyeluruh. "Kami minta ditunda sebelum detail engineering (design) disampaikan atau disosialisasikan kepada publik secara terbuka dan transparan," kata dia ketika dihubungi Tempo, Minggu (5/9).
Menurut Taufik, rencana pembangunan memang sudah diputuskan sejak periode lalu. Bahkan anggaran awal sudah dialokasikan sebesar 250 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Namun bukan berarti rencana tersebut bisa jalan terus tanpa kontrol dari masyarakat. "Sungguhpun sudah diputuskan di paripurna DPR, tapi kita harus menyeimbangkan dengan kondisi masyarakat sekarang. Harus memperhatikan aspirasi yang berkembang,"ujarnya.
Sekretaris Jenderal PAN ini memaparkan, pada saat diputuskan periode lalu, format design mengenai rencana pembangunan gedung baru masih sangat makro dan abstrak. Belum ada detail terperinci mengenai luas ruangan untuk anggota, jumlah ruangan, termasuk berapa budget tiap satu meter persegi ruangan tesebut.
Karena itu, ia mengaku sangat terkejut ketika ada kabar bahwa luas ruangan tiap anggota sebesar 120 meter persegi. "120 meter itu kita tidak tahu, per meter square berapa juta. Dan kami minta peruntukkannya sesuai dengan fungsi DPR dibidang budgeting, pengawasan dan legislasi. Yang tidak sesuai, tidak perlulah, seperti kolam renang dan spa itu. 1,6 triliun itu terlalu mewah," kata dia.
Taufik menilai masalah gedung baru menjadi kontroversi ketika ada orang yang tidak berkompeten menyampaikan mengenai gedung, yaitu arsitek bangunan, Budi Sukada. Ia pun sudah meminta pihak kesekjenan untuk memanggil arsitek tersebut untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi. "Betul, Budi Sukada menyampaikan ke publik yang posisinya tidak berkompeten untuk itu. Tidak ada rencana spa dan kolam renang, pimpinan tidak tahu. Tidak pernah dibahas di rapim, makanya kita minta dievaluasi menyeluruh," ujarnya.
Taufik menambahkan, karena pentingnya masalah ini, rencananya pimpinan DPR akan segera membahas masalah ini dalam rapat pimpinan pukul 10.00 WIB besok.
MUNAWWAROH
