TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mempertanyakan kredbilitas anggota DPR yang menentang dua calon yang lolos sebagai calon pimpinan KPK, yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. "Mereka seperti kebakaran jenggot. Berdasarkan pengamatan kami, mereka ini justru anggota DPR yang bermasalah," ujar Peneliti Hukum ICW, Febridiansyah, Minggu (29/8).
Menurut Febri, racauan beberapa anggota DPR adalah bentuk ketakutan mereka terhadap kedua sosok calon Ketua KPK ini. "Mereka yang takut adalah koruptor," ujarnya.
Mengomentari tanggapan bahwa Bambang dan Busyro adalah orang yang tidak memiliki keberanian melawan kekuasaan, Febri mengatakan hal itu alasan yang mengada-ada. Menurutnya, keduanya sudah terbukti memiliki pengalaman ketika berkecimpung di Lembaga Bantuan Hukum . "Kebetulan semuanya kan aktivis LBH, mereka sudah terbukti melawan kekuasaan ketika Orde Baru. Tidak seperti anggota DPR itu yang hanya meracau tidak jelas," ujarnya.
Ia menambahkan, racauan itu juga bentuk dari kekesalan sejumlah anggota Dewan karena calonnya tidak terpilih. Padahal, menurutnya, panitia seleksi sudah bekerja dengan transparan dan objektif. "Proses yang berjalan sudah transparan, jelas dan objektif," ucap pria berkacamata ini.
Mengenai kemungkinan penolakan kedua calon ini oleh DPR, Febri mempersilahkan anggota DPR melakukan itu jika ingin melanggar Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang KPK. "Harusnya DPR kan taat Undang-Undang," ujarnya.
Dalam Pasal 30 undang-undang tersebut, menurutnya, DPR diwajibkan memilih salah satu calon yang diajukan pemerintah. "Ada kata wajib disitu, artinya tidak bisa menolak," jelas lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini.
Ia pun meminta DPR bekerja sesuai dengan posisinya. Ia mengatakan, wewenang DPR dalam hal ini hanya melakukan uji kelayakan dan memilih satu calon. "Kalau mau menolak jadi pansel saja, jangan jadi anggota dewan," ujarnya.
Sebelumnya, Busyro Muqaddas dan Bambang Widjojanto akhirnya terpilih sebagai dua calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Beberapa anggota komisi Hukum menyambut baik kedua nama ini dengan sedikit catatan, tapi ada juga yang memberi sinyal menolak pencalonan keduanya.
Febriyan
