Menteri Kelautan Usul Ada Kartu Nelayan  

Reporter

Editor

Senin, 16 Agustus 2010 10:52 WIB

TEMPO/Zulkarnain
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengusulkan perlunya ada kartu khusus nelayan. Sehingga, kata dia, tidak terjadi lagi kasus penangkapan petugas atau nelayan Indonesia dan wilayah perairan itu bisa dikelola bersama.

"Bagaimana di wilayah kita kita kelola, kalau ada ikan bisa kita production sharing atau kita bagi dengan mereka," kata fadel sebelum Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR/DPD, Senin (16/8).

Menurut dia, cukup penting adanya pembuatan kartu khusus itu. Hal ini juga akan segera dibahas dengan Menteri Perikanan Malaysia. "Saya pikir perlu bikin kerjasama ekonomi. Itupun yang diarahkan bapak presiden kemarin sore," kata Fadel.

Untuk soal penangkapan tiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan pada Jumat lalu, kata fadel, Presiden minta soal ini diselesaikan dengan baik dengan Malaysia karena saat ini kedua negara berada dalam puncak hubungan baik.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengatakan batas laut pada wilayah kasus penangkapan belum ada kesepakatan antar kedua negara. Soal perbatasan ini muncul setelah ada penangkapan petugas DKP yang sedang menangkap nelayan Malaysia yang melewati batas laut Indonesia.

EKO ARI WIBOWO

Berita terkait

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

5 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

8 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

26 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

30 hari lalu

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim, Topik Ini yang Dibahas

Malaysia menjadi negara ketiga yang dikunjungi Presiden Terpilih Indonesia Prabowo Subianto setelah Cina dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

28 Februari 2024

Produksi Garam Nasional Lampaui Target

Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,

Baca Selengkapnya

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

5 Februari 2024

Cina Dominasi Investasi Asing Sektor Kelautan Indonesia

Nilai investasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia pada 2023 mencapai Rp 9,56 triliun. Cina menjadi investor asing terbesar Indonesia.

Baca Selengkapnya

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

30 Januari 2024

Langkah KKP Hadapi Tuduhan Antidumping dan Countervailing Duties

KKP telah menunjuk pengacara (lawyer) dalam penyelesaian kasus tersebut.

Baca Selengkapnya

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

18 Januari 2024

Dibuat untuk Meningkatkan Keadilan Nelayan, Ini 5 Fakta Penangkapan Ikan Terukur di Indonesia

Aturan penangkapan ikan terukur terus dimatangkan pemerintah.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

14 Januari 2024

Top 3 Dunia: Eropa Terpecah karena Houthi, Dugaan Suap ke Pejabat RI Diungkap

Top 3 dunia adalah Eropa terpecah dalam serangan Houthi Yaman, AS mengungkap dugaan suap ke pejabat RI, hingga kapal tanker gunakan kru Cina.

Baca Selengkapnya

Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

13 Januari 2024

Dugaan Suap Perusahaan Jerman, Ini Tanggapan Kementerian Kelautan

Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diduga terima suap dari perusahaan asal Jerman. Ini tanggapan KKP.

Baca Selengkapnya