TEMPO Interaktif, Semarang - Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Prajoko Hariyanto menyambut baik keputusan pemerintah menaikkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan dari Rp 5 juta menjadi Rp 20 juta per nasabah.

“Ini wajib segera disosilisasikan kepada masyarakat hingga di level bawah agar perekonomian semakin tumbuh,” kata Prajoko, Ahad (9/8).

Namun, kenaikan pagu kredit tanpa jaminan itu juga harus diawasi bersama. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya praktek penyimpangan seperti adanya pungutan untuk mendapatkan kredit, adanya prosedur yang rumit dan berbelit, serta masih adanya pihak perbankan yang masih menanyakan atau mempersyaratkan agunan.

Prajoko menambahkan, Bank Jateng yang menjadi mitra penyaluran dana KUR di Jawa Tengah diharapkan lebih progresif dalam mensosilisasikan kebijakan pemerintah tentang kenaikan pagu kredit tanpa agunan. Dengan sosialisasi ini masyarakat yang membutuhkan tambahan permodalan lebih bersemangat untuk mendapatkan tambahan modal melalui bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan pihak-pihak perbankan yang mempersulit dan menyalahi prosedur kredit tanpa agunan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah Abdul Sulhadi mengaku belum mengatahui secara resmi adanya rencana itu. “Kami belum tahu,” katanya. Jika itu benar, kata Sulhadi, bisa menjadi iklim positif karena akan menaikkan kredit usaha rakyat.

Hingga Mei ini, dari 3,6 juta usaha kecil dan mikro yang tersebar di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, baru 510 ribu yang bisa mendapatkan bantuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga Maret tahun ini, dana kredit usaha rakyat untuk 510 ribu usaha mikro itu mencapai Rp 2,6 triliun.

"KUR ini baru dinikmati 15 persen dari 3,6 juta jumlah keseluruhan usaha mikro di Jawa Tengah dengan jumlah bervariasi mulai dari Rp 5 juta per pelaku usaha," kata Sulhadi saat dihubungi Ahad (9/8).

Persentase kredit macetnya (NPL) hanya 4,1 persen. Angka ini masih di bawah toleransi kredit macet tingkat nasional yang ditetapkan sebesar 5 persen.

Secara khusus Jawa Tengah belum memiliki target berapa kredit rakyat yang akan disalurkan. “Targetnya secara nasional Rp 20 triliun,” katanya. Sebab, kredit ini juga menyangkut bank-bank umum lain.

Di Bank Jateng, kredit usaha rakyat tahun ini ditarget bisa mencapai Rp 250 miliar. “Sekarang baru sampai 60 persen,” katanya.

ROFIUDDIN