Bangun Rumah Gubernur Banten Hingga Rp 16 Miliar Tak Masuk Akal
Selasa, 3 Agustus 2010 11:45 WIB
TEMPO Interaktif, Banten - Direktur Banten Corruption Watch (BCW) Banten, Teguh Iman Prasetya mengatakan alokasi anggaran untuk pembangunan rumah dinas Gubernur Banten sebesar Rp 16,14 miliar sangat tidak rasional.
Menurutnya, untuk membangun rumah mewah di kota Serang, biaya yang harus dikeluarkan tidak lebih dari Rp 1 hingga 3 miliar. "Angka Rp 16,14 miliar sama sekali tidak rasional," kata Teguh kepda Tempo, Selasa (3/8).
Teguh meminta agar semua pihak ikut mengawasi pembangunan rumah mewah tersebut, karena disinyalir pemugaran Aula Setda tersebut berkaitan dengan unsur politis.
Karena diduga uang tersebut untuk penggalangan dana menjelang pilkada Gubernur Banten 2011. "Kami minta agar semua pihak ikut mengawasi pembangunan rumah mewah ini," tegas Teguh.
Lebih lanjut Teguh mengatakan, selama ini Pemprov Banten menggelontorkan anggaran senilai Rp 250 juta per tahun untuk menyewa rumah di Jalan Bhayangkara No 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang.
Rumah yang disewa Pemprov untuk rumah dinas gubernur tersebut adalah salah satu milik anak gubernur. "Sebenarnya rumah itu bukan rumah ibu gubernur, tapi rumah anaknya. “Rumah itu ditempati Atut sejak Atut dilantik sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten pada 2006 dengan nilai Rp 250 juta per tahun hingga sekarang," katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten Winardjono sebelumnya mengatakan, Pemprov Banten menganggarkan dana sekitar Rp 16,14 miliar untuk pembangunan rumah dinas Gubernur Banten.
Dana diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010 sebesar Rp 6 miliar, dan sisanya sebesar Rp 10,45 miliar akan diambil dari anggaran APBD tahun 2011.
WASI’UL ULUM
Menurutnya, untuk membangun rumah mewah di kota Serang, biaya yang harus dikeluarkan tidak lebih dari Rp 1 hingga 3 miliar. "Angka Rp 16,14 miliar sama sekali tidak rasional," kata Teguh kepda Tempo, Selasa (3/8).
Teguh meminta agar semua pihak ikut mengawasi pembangunan rumah mewah tersebut, karena disinyalir pemugaran Aula Setda tersebut berkaitan dengan unsur politis.
Karena diduga uang tersebut untuk penggalangan dana menjelang pilkada Gubernur Banten 2011. "Kami minta agar semua pihak ikut mengawasi pembangunan rumah mewah ini," tegas Teguh.
Lebih lanjut Teguh mengatakan, selama ini Pemprov Banten menggelontorkan anggaran senilai Rp 250 juta per tahun untuk menyewa rumah di Jalan Bhayangkara No 51, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang.
Rumah yang disewa Pemprov untuk rumah dinas gubernur tersebut adalah salah satu milik anak gubernur. "Sebenarnya rumah itu bukan rumah ibu gubernur, tapi rumah anaknya. “Rumah itu ditempati Atut sejak Atut dilantik sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten pada 2006 dengan nilai Rp 250 juta per tahun hingga sekarang," katanya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten Winardjono sebelumnya mengatakan, Pemprov Banten menganggarkan dana sekitar Rp 16,14 miliar untuk pembangunan rumah dinas Gubernur Banten.
Dana diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010 sebesar Rp 6 miliar, dan sisanya sebesar Rp 10,45 miliar akan diambil dari anggaran APBD tahun 2011.
WASI’UL ULUM
