TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua MPR Amien Rais optimis pemilihan umum akan dapat digelar sesuai jadwalnya tahun 2004 meski pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu tertunda. Menurut dia, jika sampai pemilu tertunda gara-gara undang-undangnya tidak siap, akan timbul krisis legitimasi. Seperti diketahui, pengesahan RUU Pemilu oleh DPR dalam rapat paripurna tertunda. Rapat paripurna pengesahan yang seharusnya diadakan 11 Februari diundur menjadi 18 Februari. Ketua Fraksi Reformasi Ahmad Farhan Hamid mengungkapkan, adanya penundaan disebabkan belum selesainya pembahasan di Panitia Khusus DPR yang ditugaskan menyusun RUU itu. Belum tentu tertunda, kata Amien Rais kepada wartawan usai mengikuti acara Perayaan Tahun Baru Imlek, di Jakarta, Kamis (6/2) malam. Menurut dia, mungkin saja terjadi penundaan pengesahan RUU itu. Tapi pemilunya belum tentu ikut tertunda. Menurut Amien, pemerintahan saat ini akan berakhir masa tugasnya pada Oktober 2004. Jadi setelah Oktober, bagaimana datangnya keabsahan. Itu sulit kita cari, katanya. Jadi, lanjut dia, meski pengesahan RUU Pemilu tertunda, jika Komisi Pemilihan Umum bekerja keras, tentu segala sesuatunya bisa on time. Jika tidak, Amien mengulangi, risiko pemilu tertunda adalah terjadinya krisis legitimasi. Setelah mandat MPR kepada pemerintahan sekarang berakhir Oktober tahun depan, tutur Amien, tentu harus ada pergantian pemerintah. Apakah dipilih kembali atau tidak. Tapi harus ada batas akhir pemerintahan sekarang sesuai mandat MPR, tandasnya. (Yura Syahrul-Tempo News Room)