Bekas Pejabat Enggan Kembalikan Mobil Dinas

Reporter

Editor

Rabu, 7 Juli 2010 12:42 WIB

TEMPO Interaktif, Serang - Meski sudah menjadi bekas pejabat di Pemerintah Kabupaten Serang, namun sebanyak 21 orang diantara mereka masih belum juga mau mengembalikan mobil dinas. Mereka adalah mantan camat, kepala dinas, kepala bagian dan anggota DPRD periode 2004-2009.

Asisten Daerah III Kabupaten Serang, Tanto Suryono menyatakan dari 57 mantan pejabat yang memegang mobil dinas, baru 36 yang telah mengembalikan kendaraan inventaris tersebut. Menurutnya, hingga kini pihaknya masih akan terus mengingatkan kepada para bekas pejabat tesebut agar segera mengembalikan mobil milik pemerintah tersebut.

“Yang belum mengembalikan akan terus diingatkan agar segera mengembalikan, saya tidak akan bosan untuk terus mengimbau kepada mantan pejabat yang masih memegang mobil dinas untuk segera mengembalikan mobil. ” kata Tanto Sriyono.

Menurut Tanto, hari ini (7/7) pihaknya bersama Sekretaris Daerah Lalu Attarussalam Rais, Kepala Inspektorat Ismanto Ismail, serta Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Toto Suharto sebagai penanggung jawab aset akan mengevaluasi masalah tersebut. “Kami akan bicarakan tentang bagaimana pihak-pihak yang belum mengembalikan mobil, apakah akan di datangi atau bagaimana,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, Marfudin menambahkan, berbagai alasan sempat diutarakan oleh mantan pejabat yang belum mengembalikan mobil milik negara itu, seperti masih dibutuhkan, mobilnya rusak, serta jaraknya yang jauh karena mantan pejabat itu berada di luar kota. “Apapun alasannya, kami ingin mereka segera mengembalikan, sebab semakin lama akan menghambat proses lelang itu sendiri,” katanya.

Menurutnya, pengembalian mobil plat merah tersebut penting untuk proses pelelangan terbatas. Sebelum dilelang, kata dia, mobil tersebut diinventarisir, kemudian dicek fisik, lalu dihapus nilainya dari neraca aset daerah. Setelah itu, kata Marfudin, baru dilelang dan diterbitkan surat keputusan (SK) Bupati tentang pemilik baru mobil itu. “Kita ingin proses lelang ini cepat selesai,” tegas Marfudin.

WASI’UL ULUM

Berita terkait

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

7 April 2023

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?

Baca Selengkapnya

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

7 April 2023

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?

Baca Selengkapnya

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

7 April 2023

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Selengkapnya

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

6 November 2022

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.

Baca Selengkapnya

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

8 Agustus 2022

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.

Baca Selengkapnya

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR

Baca Selengkapnya

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

27 Agustus 2019

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

30 Juli 2019

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

11 Mei 2019

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya