Panglima TNI Jendral Djoko Santoso saat acara pelepasan Kontingen Garuda dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan di Mabes TNI, Jakarta (19/11). TEMPO/Subekti.
TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Riset Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Zainal Abidin berpendapat bahwa Tentara Nasional Indonesia belum layak diberikan hak pilih pada Pemilu 2014 mendatang. “Karena pengalaman di masa lalu saat ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) hanya merujuk pada satu partai,” kata dia pada tempo, Rabu (16/6).
Menurut dia, pengalaman tersebut masih menjadi preseden buruk kebebasan berpolitik di Indonesia. “Saya ragu apakah prajurit yang akan menggunakan hak pilihnya dapat diberikan kebebasan,” tanya Zainal. Hirarki kepangkatan yang diterapkan TNI sangat ketat sehingga kebebasan menggunakan hak pilih untuk prajurut rendahan masih sulit diterapkan.
Saat ini aparat TNI masih belum mencapai kedewasaan dalam menjalankan tugasnya. “Apa mereka cukup mampu membedakan urusan keamanan dan urusan politik?” ujarnya. Dia menyebut masih sering terjadi bentrok antara aparat TNI dan POLRI sebagai indikator negatif. “Itu baru masalah wewenang, bagaimana bila menyangkut masalah politis? Saya ragu.”
Dalam acara serah terima jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden di Jakarta tadi pagi, Panglima Tentara Nasional Indonesia Djoko Santoso mengatakan pihaknya masih akan mengkaji kemungkinan ikut menjadi peserta Pemilihan Umum 2014 mendatang. "Waktunya masih panjang, masih akan dibahas dengan kepala staf angkatan dan para pejabat TNI lainnya," katanya.
