TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Kehutanan M. Prakoso menyatakan pihaknya akan mengkaji Hak Pengusahaan Hutan (HPH) hingga program rehabilitasi hutan selesai. Dephut juga akan mengeluarkan sertifikasi hutan produksi lestari kepada para pemegang hak penguasaan jika areal hutan usahanya layak. Peninjauan areal rehabilitasi dilakukan mulai bulan April 2002 dengan menunjukan sebuah lembaga independen. “Di meja saya ada 80-100 izin HPH yang ditunda, tidak saya tanda tangani sampai ada gambaran jelas,” kata dia usai bertemu Wakil Presiden Hamzah Haz di Istana Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (28/1). Seritifikasi akan diberikan jika layak. Prakoso menyatakan usaha merehabilitasi itu dilakukan agar diketahui efisiensi dan keseimbangan antara kebutuhan dari sektor kehutanan dan daya dukung hutan sendiri. Pembenahan itu sendiri akan dilakukan dari hulu ke hilir dalam sektor kehutanan. Secara umum, tahapan yang dilakukan pihaknya, Prakoso menyebutkan tiga tahap, yaitu rehabilitasi, pemanfaatan dan industri hutan. “Kondisi konservasi hutan kita sudah parah, kemungkinan butuh 10-20 tahun untuk tidak bisa tidak direhabilitasi,” kata dia. Mengenai izin HPH, usai pengujian areal rehabilitasi, Prakoso menandaskan akan mencabut izin apabila tidak laik usaha. Dia menyebutkan kategori kelaikan itu jika dalam satu hektar hutan tanaman industri potensi hutannya sudah di bawah 75 meter kubik atau setara dengan adanya 14 pohon berdiameter di atas 50 sentimeter. Pengujian yang dilakukan lembaga independen itu sendiri selesai pada tahun 2003. “Minggu ini akan kita undang pihak independen terkait,” kata dia yang juga menyatakan saat ini baru ada tiga nama, yang salah satunya Mutu Agung Lestari. Ditanya mengenai penggunaan dana reboisasi yang nilai hampir Rp 8 triliun, Prakoso menjawab masalah ini masih dalam pembicaraan. Pihaknya bersama Departemen Keuangan sedang menggodok peraturan pemerintah mengenai alokasi penggunaan dana tersebut. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)