TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Abdullah Puteh, memberikan waktu lima hari kepada GAM untuk membuktikan tuduhan ada alat penyadap berupa micro chip dalam surat undangan dialog yang diterima mantan Panglima GAM Teungku Abdullah Syafi’ie. Ia menyatakan surat itu hanya hanya sampai Sigli, ibukota Kabupaten Pidie, kemudian kembali ke tangan Puteh lagi. “Kondisi tidak memungkinkan untuk mengantarkan kepada Teungku Lah (panggilan Syafi’ie). Surat itu hanya sampai di Sigli, sekarang sudah kembali ke tangan saya,” ujar Puteh di Banda Aceh, Jumat (25/1). Surat itu sendiri, jelasnya, diantarkan seorang kurir yang diyakini bisa menembus ke Abdullah Syafi’ie. Seperti diketahui, beberapa jam setelah Teungku Lah tewas dalam kontak senjata dengan Pasukan Kostrad di Desa Jiemjiem, Pidie, pihak GAM menuduh Puteh ikut mendalangi insiden tersebut. Juru bicara militer GAM, Abu Sofyan Daud, menuturkan intelijen GAM telah memeriksa surat undangan itu dan menemukan alat penyadap berupa micro chip di pucuk amplop surat, sehingga membuat posisi tepat Syafi’ie diketahui TNI. “Saya mempersilahkan kepada GAM untuk membuktikan seandainya memang ada micro chip pada amplop itu. Saya akan tunggu dalam lima hari agar mereka membuktikan dengan mengekspose ke media massa, sehingga bisa diketahui siapa benar dan salah,” ujarnya. Kalau tenggat waktu itu tidak dipenuhi GAM, jelasnya, Puteh akan menunjukkan sekaligus membeber isi surat itu kepada pers. “Suratnya saya tulis dalam Bahasa Aceh. Intinya ajakan berunding dengan almarhum Teungku Abdullah Syafi’ie,” kata Puteh. Ia pribadi menyampaikan ucapan turut berduka atas tertembaknya Syafi’ie. Bahkan, Puteh merasa rugi Panglima GAM itu keburu tewas sebelum sempat berdialog. “Saya merasa rugi. Karena saya percaya melalui Tengku Lah akan lebih baik kita melakukan dialog sebetulnya. Saya tahu beliau cukup modern dalam berfikir,” katanya. Wakil Panglima Komando Pelaksana Operasi TNI di Aceh, Kolonel Inf. Anuri, menyebutkan tidak tahu menahu mengenai adanya micro chip yang dituduhkan GAM. Anuri menyatakan tidak mungkin TNI memiliki alat tersebut. “Butuh teknologi canggih serta piranti pendukung yang juga sangat modern. Sejauh ini teknologi itu belum ada di Indonesia,” kata Anuri. Juru bicara militer GAM, Abu Sofyan Daud, menyebutkan pihaknya tidak akan menunjukkan surat itu kecuali pada forum-forum internasional. "Pemerintah Indonesia dan wakilnya yang ada di Aceh tidak dapat dipercaya,” ujarnya. (Yuswardi A. Suud – Tempo News Room)