TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Kehakiman dan HAM menyiapkan memo kesepahaman (memorandum of understanding) dengan polisi dan kejaksaan. Memo ini berkaitan dengan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Polisi sendiri dalam menegakkan hukum agak rancu di lapangan, kata Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, usai membuka pelatihan di hotel Menara Peninsula, Senin (27/1). Untuk itulah, lanjut menteri, pihaknya akan menyelenggarakan pelatihan bagi para penegak hukum. Pelatihan ini dilakukan untuk mensosialisasikan perangkat hukum yang baru. Apalagi, ia melihat polisi sering salah menentukan pasal yang dikenakan pada tindak pelanggaran hukum hak kekayaan intelektual. Misalnya, masalah pelanggaran merek, polisi memberlakukan sebagai tindak pidana. Padahal sengketa merek adalah perdata, kata Yusril. Di tempat yang sama, Candra N. Darusman, bekas General Manager YKCI --yang kini bertugas di WIPO (World Intellectual Property Organization) menganggap sudah ada kemajuan di bidang penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Meski, ia juga masih melihat lemahnya penegakan hukum di bidang tersebut. Menurut Direktur Jenderal Hak atas Kekayaan Inteletual Depkeh dan HAM, Abdul Bari Azeed, pelanggaran hak kekayaan inteletual paling banyak di bidang musik, film, dan buku. Berkait dengan itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan somasi ke mal-mal yang dianggap melanggar hukum ini. (Anggoro Gunawan-Tempo News Room)