TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar untuk mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI), yang berada di kawasan Timur Tengah. Evakuasi dilakukan menyusul rencana penyerangan AS ke Irak. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, mengungkap hal itu, di Jakarta, Jumat (24/1). Dijelaskan, kebutuhan dana sebesar berdasar usulan Duta Besar RI di Arab Saudi, beberapa waktu lalu. Sebenarnya, minimal dana yang diperlukan adalah Rp 156 miliar hingga Rp 160 miliar. Namun, dana yang disediakan harus lebih besar lagi mengingat tempat evakuasi yang belum dipastikan. Nuwa Wea mengaku, pemerintah belum memiliki anggaran untuk proses evakuasi itu. "Dananya belum ada," katanya. Tetapi, ia berjanji, pemerintah akan mencarikannya dari berbagai sumber. Menteri menyebutkan, pemerintah akan mengevakuasi WNI dan TKI, terutama yang berada di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Irak. Misalnya Arab Saudi, Yordania, dan Kuwait. Mereka akan diungsikan ke negara-negara terdekat lain di Timur Tengah yang dinilai lebih aman. Bila kondisi benar-benar darurat, pemerintah akan memulangkannya ke Indonesia. Cuma, Nuwa Wea pesimis pemerintah negara-negara di Timur Tengah bersedia bertanggung jawab atas keselamatan WNI dan TKI jika perang di Irak terjadi. Ia juga tidak yakin perusahaan jasa TKI (PJTKI) dan Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) akan menjamin keselamatan TKI. Seperti ditulis sebelumnya, masalah evakuasi tersebut telah dibahas di Sidang Kabinet Terbatas. Dalam urusan ini, Indonesia telah membentuk tim atau satgas yang dipimpin Widodo AS, bekas Panlima TNI. Jabatan wakil dipegang oleh pejabat dari Departemen Luar Negeri dan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans, I Gusti Made Arke. Saat ini, pemerintah masih terus mengevaluasi perkembangan situasi di Irak. Rencananya, Widodo akan ke Arab Saudi untuk mempelajari perkembangan di sana. Sementara, tim pemeriksa PBB direncanakan akan menyelesaikan tugas pada 27 Februari 2003, dan melaporkan hasil pemeriksaan tentang ada tidaknya senjata penghancur massal di Negeri 1001 Malam itu."Hasilnya, bisa saja AS menyerang atau tidak menyerang Irak," kata Nuwa Wea. Menurut menteri, semakin dekat tanggal 27 Februari 2003, maka pemerintah RI harus mempersiapkan kemungkinan evakuasi ke negara terdekat yang aman. Nuwa Wea menyebutkan negara Dubai sebagai tujuan evakuasi. Ia menegaskan, proses evakuasi akan dilakukan sewaktu-waktu. Depnakertrans juga mengambil langkah antisipatif berupa penghentian sementara pengiriman TKI ke Timur Tengah. Aturan baru itu berlaku mulai 1 Februari 2003 hingga batas waktu yang tidak ditentukan. "Tergantung situasi di sana," kata Nuwa Wea. Diakui, keputusan penghentian TKI itu banyak diprotes oleh PJTKI, Apjati, dan sejumlah Dubes negara di Timur Tengah yang menerima TKI. "Masalahnya, bila terjadi perang dan penempatan tidak dihentikan maka jumlah TKI akan terus bertambah. Itu akan mempersulit proses evakuasi," kilah Nuwa Wea. Saat ini, terdapat 1,5 juta TKI di Timur Tengah, yang sebagian besar bekerja di Saudi Arabia. Sekitar 35.000 di antaranya berada di daerah perbatasan Irak. Indonesia rata-rata menempatkan 25.000 TKI ke Timur Tengah setiap bulannya. Akhir tahun lalu, Depnakertrans memulangkan lebih dari 3.500 TKI bermasalah dari Timteng. Nuwa Wea menyarankan, sembari menunggu kondisi aman, PJTKI diminta untuk meningkatkan pelatihan terhadap calon TKI. Namun, bila PJTKI tetap memberangkatkan, ia mengancam akan memperketat pemberangkatan itu, yaitu hanya TKI yang benar-benar bisa berbahasa Arab atau Inggris. "Bila tidak, saya larang," tandasnya. Senin pekan depan, rencananya, Nuwa Wea akan bertemu dengan perwakilan negara Timur Tengah di Jakarta, PJTKI, dan Apjati untuk membicarakan masalah tersebut. "Di Irak tidak ada lagi penempatan TKI, yang ada hanya aparat KBRI dan keluarganya, serta sejumlah WNI yang benar-benar diperlukan. Jumlahnya, menurut Deplu, sekitar 5.000 orang," papar Nuwa Wea. (Retno Sulistyowati-Tempo News Room)