TEMPO Interaktif, BANDUNG:- Organisasi Buruh se-Bandung Raya hari ini menolak keputusan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang menetapkan Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 628 ribu. Mereka menilai, rumusan besaran upah tidak sesuai dengan rumus yang telah disepakati Dewan Pengupahan.“Seharusnya kalau sesuai dengan KHL ada peningkatan,” kata Koordinator Serikat Pekerja/Buruh Cimahi, Bandung Raya, dan Bandung Barat Edi Subardi, Senin (3/11).
Dalam rumusannya, faktor jumlah Laju Pertumbuhan Ekonomi dan produktivitas dibagi dua. Pembagi dua ini, yang jadi pertanyaan para buruh. Menurut Edi, cara penghitungan itu UMP Jawa Barat tahun 2009 lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan UMP yang ditetapkan Gubernur itu prosentasenya adalah 85,56 persen KHL sementara UMP 2008 prosentasenya terhadap KHL lebih besar yakni mencapai 92,5 persen.
Desakan itu disampaikan para perwakilan buruh pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mustopha Djamaluddin yang menemuinya di Gedung Sate, Bandung. Para buruh selain menuntut revisi UMP, juga meminta agar gubernur menolak Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Upah serta penetapapan UMP untuk kabupaten/kota agar mendekati 100 persen KHL.
Pertemuan itu berlangsung panas. Mustopha dicecar para buruh untuk menjelaskan dari mana asalnya rumus penghitungan UMP yang digunakan. Pada penetapan tahun sebelumnya tidak ada pembagi dua dalam penjumlahan faktor Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas. “Dari mana angka dua itu,” katanya.
Mustopha gelagapan menjelaskannya. Dia beralasan sebagai pejabat baru tidak tahu persis dari mana rumus tersebut muncul. ”Saya kurang paham itu kerena tidak mengikutinya, apa itu, dilakukan di mana dan bagaimana, saya pejabat baru,” katanya. Mustopha sendiri baru ditunjuk kurang dari dua minggu ini.
Para buruh akhirnya membubarkan diri karena kecewa. Mereka menitipkan tiga butir desakan untuk disampaikan pada gubernur. Beberapa yang kecewa keluar ruangan sambil menggebrak meja.
Ahmad Fikri
Dalam rumusannya, faktor jumlah Laju Pertumbuhan Ekonomi dan produktivitas dibagi dua. Pembagi dua ini, yang jadi pertanyaan para buruh. Menurut Edi, cara penghitungan itu UMP Jawa Barat tahun 2009 lebih kecil prosentasenya dibandingkan dengan hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dengan UMP yang ditetapkan Gubernur itu prosentasenya adalah 85,56 persen KHL sementara UMP 2008 prosentasenya terhadap KHL lebih besar yakni mencapai 92,5 persen.
Desakan itu disampaikan para perwakilan buruh pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mustopha Djamaluddin yang menemuinya di Gedung Sate, Bandung. Para buruh selain menuntut revisi UMP, juga meminta agar gubernur menolak Peraturan Bersama 4 Menteri tentang Upah serta penetapapan UMP untuk kabupaten/kota agar mendekati 100 persen KHL.
Pertemuan itu berlangsung panas. Mustopha dicecar para buruh untuk menjelaskan dari mana asalnya rumus penghitungan UMP yang digunakan. Pada penetapan tahun sebelumnya tidak ada pembagi dua dalam penjumlahan faktor Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas. “Dari mana angka dua itu,” katanya.
Mustopha gelagapan menjelaskannya. Dia beralasan sebagai pejabat baru tidak tahu persis dari mana rumus tersebut muncul. ”Saya kurang paham itu kerena tidak mengikutinya, apa itu, dilakukan di mana dan bagaimana, saya pejabat baru,” katanya. Mustopha sendiri baru ditunjuk kurang dari dua minggu ini.
Para buruh akhirnya membubarkan diri karena kecewa. Mereka menitipkan tiga butir desakan untuk disampaikan pada gubernur. Beberapa yang kecewa keluar ruangan sambil menggebrak meja.
Ahmad Fikri
