TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Sebanyak 20 mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Lampung mengadukan perlakuan Gubernur Lampung Syamsurya Ryacudu yang dinilai semena-mena ke Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.Mereka menilai Syamsurya telah melakukan penggantian dan me-nonjob-kan pejabat tanpa didasari pertimbangan hukum dan aturan yang jelas. ”Gubernur telah mencopot pejabat atas dasar rasa suka dan tidak suka,” kata salah seorang mantan pejabat Lampung, Helmi Machmud, Senin (04/08).Syamsurya, kata Helmi, tidak berhak melakukan perombakan struktur kepegawaian di Propinsi Lampung, sebab sebagai gubernur pengganti, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 132 ayat (1), tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis. ”Di antaranya mengganti dan me-nonjob-kan pejabat, kecuali ada izin Menteri Dalam Negeri,” kata mantan Kepala Inspektorat Daerah Lampung itu.Saymsurya naik menjadi Gubernur Lampung setelah Sjachroedin ZP mengundurkan diri untuk maju dalam pemilihan kepala daerah 3 September mendatang. Sebelumnya dia merupakan Wakil Gubernur Lampung. Dia hanya meneruskan sisa masa periode Sjachroedin hingga Juli 2009.Meski begitu, belakangan Gubernur Lampung itu gencar mencopot dan memutasi pejabat. Kebijakan itu membuat resah pejabat di Provinsi Lampung. Sejak dilantik pada 2 Juli lalu Syamsurya telah memecat dan mengganti puluhan pejabat di Propinsi Lampung. Alasannya, para pejabat itu dinilai tidak bisa bekerja sama dengan gubernur.Para pejabat itu merasa dirugikan dan dicemarkan nama baiknya. Sebab, kata Helmi, pencopotan atau pembebasan dari tugas pejabat merupakan sanksi keras terhadap pelanggaran disiplin pegawai. ”Kami tidak melakukan tindakan melawan hukum. Kenapa dicopot,” katanya.Selain itu, alasan Gubernur Lampung mencopot para pejabat itu juga dinilai salah kaprah. Syamsurya mendasarkan pencopotan itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000. Padahal, beleid itu mengatur tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. ”Apa hubungannya peraturan itu dengan kinerja dan jabatan kami,” katanya.Untuk itu, mereka berencana menggugat Syamsurya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.Sementara itu, Gubernur Syamsurya Ryacudu belum bisa dikonfirmasi perihal protes anak buahnya itu. Saat ditelepon tidak ada nada jawaban.Nurochman Arrazie