TEMPO Interaktif, Jakarta:Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) menolak dengan tegas keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut DPP PKB, keputusan pemerintah hanya membela kepentingan konglomerat yang tidak menghiraukan jeritan rakyat.“Akan terjadi konflik horizontal dan vertikal dalam masyarakat. Konflik horizontal, akan terjadi kanibalisme di antara mereka sendiri, aksi premanisme dan kejahatan di antara mereka sendiri. Konflik vertical, nanti akan ada gejolak antara yang kaya dan miskin,” ujar Sekretaris Jenderal PKB, Yeni Zannuba Wahid, dalam jumpa pers di kantor DPP PKB, Sabtu sore (24/5).Menurut Yeni, kenaikan BBM 28,7 persen akan menambah jumlah pengangguran sebesar 16,92 persen, menambah jumlah angka kemiskinan sebesar 8,5 persen (sehingga menjadi 19,1 juta). Selain itu, akan menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,11 persen. Sebaliknya, kenaikan harga BBM juga mengakibatkan indeks harga konsumen naik sebesar 26,94 persen yang menyebabkan inflasi sebesar 11,1 persen.Dengan pernyataan sikap menolak ini, Ketua Umum Dewan Tanfidz Nasional PKB, Ali Masykur Musa, menyatakan akan mengarahkan PDIP dan PKS yang juga menolak kenaikan BBM ini, untuk mengajukan hak angket. Apabila imbauan ini tidak dihiraukan, maka DPP PKB tidak segan untuk mengorganisir massa melakukan aksi penolakan.“Kami akan membentuk jaringan nasional seluruh alim ulama, ustadz, habaib, pengurus pesantren dan santri seluruh Indonesia untuk melakukan aksi masal menolak kenaikan BBM,” ujar Ali Masykur Musa di tempat yang sama. Menurutnya, tanpa menaikkan harga BBM pun pemerintah sudah memiliki surplus anggaran sebesar Rp 35 triliun. “Belum lagi pemasukan akibat windfall profit tax,” ujarnya.Ali menjelaskan alasan hak angket yang dipilih karena melalui hak angket PKB bisa melakukan investigasi terhadap perhitungan pemerintah akan produksi minyak oleh Pertamina yang dinilai PKB tidak pernah transparan.“Bahkan sampai sekarang pun tidak ada neraca dalam Pertamina karena ada permainan-permainan tertutup yang hanya bisa dipatahkan melalui hak angket,” ujar Ali Masykur.Cheta Nilawaty