TEMPO Interaktif, Surabaya:Ketua Paguyuban Rakyat Renokenongo Tolak Kontrak, Sunarto, menyatakan mulai hari ini (18/2) pihaknya melakukan konsolidasi dengan para korban semburan lumpur panas Lapindo melalui ketua kelompok masing-masing.Dari hasil konsolidasi akan segera ditetapkan langkah apa yang akan ditempuh. "Kami tidak lagi bisa percaya pada DPR maupun pemerintah. Apa boleh buat, kami akan berjuang sendiri menghadapi Lapindo," katanya kepada Tempo, Senin pagi (18/2).Pernyataan Sunarto tersebut terkait kesimpulan Tim Pengawas Penanganan Lumpur Lapindo DPR RI, Tim DPR RI, seperti ditulis Koran Tempo, yang mengatakan semburan lumpur panas di Porong itu bukan akibat kesalahan manusia, melainkan lantaran faktor alam.Selain melakukan konsolidasi, Senin pagi ini, lima utusan warga sudah berangkat ke Jakarta melalui Bandara Juanda. Sore nanti menyusul 10 utusan lagi berangkat dengan kereta api melalui Stasiun Pasar Turi. Selama di Jakarta, utusan korban lumpur tersebut akan bertemu sejumlah pihak, termasuk Komnas HAM. Di Komnas HAM, jam 14.00 siang ini akan diadakan konferensi pers bersama antara Komnas HAM dan utusan warga korban lumpur.Sunarto secara tegas mengatakan Tim DPR RI telah melakukan kebohongan dan bersikap sepihak yang hanya menguntungkan Lapindo. Tim DPR RI sama sekali tidak pernah berbicara dengan waga ketika turun ke Jawa Timur. "Rombongan DPR RI hanya bertemu gubernur dan bupati, lalu ke Porong cuma lihat-lihat tanggul. Kami sudah minta mereka bertemu warga, tapi malah ngeloyor pergi," kata Sunarto.Tim DPR RI juga hanya menampung pendapat pakar yang pernyataannya menguntungkan Lapindo. "Kalau Tim DPR RI mau fair, pendapat pakar yang menyatakan semburan lumpur panas di Porong itu akibat kelalaian manusia semestinya juga harus ditampung," katanya sembari menambahkan, "Wahai anggota DPR janganlah cari makan dari bangkai para korban lumpur Lapindo."Sunarto mengingatkan agar semua pihak bisa memahami sikap warga yang akan bertindak lebih keras dari sebelumnya. "Kalau warga melakukan tindakan-tindakan yang lebih anarkis dari sebelumnya, jangan salahkan warga," katanya.Jalil Hakim