TEMPO Interaktif, Pandeglang: Sekitar 3.200 nelayan di Desa Kalang Anyar, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten mengeluh. Mereka menuntut kesejahteraannya diperhatikan. Sebab, sejak tahun 1999, program pembinaan hingga pemberiaan bantuan terhadap nelayan ini belum pernah mereka terima."Sudah puluhan tahun menjadi nelayan kami belum pernah mendapatkan mendapat bantuan dari pemerintah tentang bagaimana menjadi nelayan yang baik," Ending Bahrudin, salah seorang nelayan. Ending bersama ribuan datang mengadukan nasib mereka ke kantor Kecamatan Labuan pada Kamis (18/10).Menurut dia, minimnya bantuan yang diberikan pemerintah tentu saja membuat para nelayan di wilayah ini hidup tertinggal. "Banyak nelayan yang berubah profesi menjadi buruh," katanya.Keluhan yang sama diungkapkan Romli, nelayan lainnya. Warga Kampung Cicadas, Desa Kalang Anyar, ini berharap, pemerintah segera menurunkan bantuan yang berkaitan dengan nelayan, seperti kapal laut, alat tangkap ikan, serta fasilitas yang dibutuhkan nelayan."Nelayan di sini giat bekerja. Namun sayang semangat mereka belum didukung fasilitas. Karenanya, saya yakin jika pemerintah konsen mendukungnya, kesejahteraan nelayan di sini akan meningkat," ungkapnya.Anggota Komisi Ekonomi dan Keuangan DPRD Pandeglang Akhsan Sukroni, meminta Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera mengusulkan kegiatan untuk membantu nelayan."Kami sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah agar membuat program peningkatakan kesejahteraan untuk nelayan kecil. Tapi, suara kami sering dikaitan dengan muatan politis sehingga kerap kandas. Sekarang anda dengar sendiri permintaan para nelayan ini," ujarnya. Faidil Akbar
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
12 hari lalu
Pantau Pemanfaatan Kuota BBL, KKP Manfaatkan Sistem Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik yang memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL.