TEMPO Interaktif, Sidoarjo: Korban Lumpur panas Lapindo Sidoarjo, tak mempedulikan isu interpelasi yang digagas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Apapun yang terjadi dalam interpelasi, tidak ada manfaatnya bagi kami,” ujar Sunarto, Koordinator warga Renokenongo yang kini masih bertahan dilokasi pengungsian, Rabu (22/8). Interpelasi memang tidak ada kaitan dengan warga yang masih menunggu nasib ganti rugi atas asset tanah dan bangunan yang telah terendam lumpur. “Interpelasi hanya permainan elit dan tidak menyentuh kepentingan kami. Apa kalau interpelasi ganti rugi kami akan segera dibayar?,” tanyanya. Karena itulah korban lumpur tidak peduli dengan interpelasi tersebut. Menurut Nasiruddin, coordinator warga Desa Jatirejo, yang dibutuhkan warga saat ini hanyalah bagaimana partai bisa menjembatani supaya Lapindo segera menyelesaikan proses pembayaran uang muka ganti rugi. “Hingga minggu ke 7, baru 50 persen yang terbayarkan. Padahal janjinya pembayaran selesai dalam 10 minggu,” katanya. Rohman Taufiq
Berita terkait
Apa Kabar Kawasan Lumpur Lapindo di Sidoarjo Saat Ini?
17 April 2023
Sudah 17 tahun berlalu, tetapi lumpur lapindo tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Bagaimana kondisi saat ini?
Baca SelengkapnyaPotensi Mineral Litium dari Lumpur Lapindo di Sidoarjo
2 Februari 2023
Badan Geologi ukur kandungan litium, stronsium dan logam tanah jarang dalam sampel endapan lumpur Lapindo. Dari bencana menjadi berkah. Mungkinkah?
Baca SelengkapnyaDPR Desak Pemerintah Kejar Utang Lapindo, Kemenkeu Serahkan ke Kejaksaan Agung
14 Oktober 2022
DPR meminta pemerintah segera menuntaskan penagihan piutang negara atas dana talangan kasus lumpur Lapindo.
Baca SelengkapnyaDPRD Lempar Handuk Putih, Batal Interpelasi Wali Kota Depok soal KDS
6 Agustus 2022
DPRD Kota Depok membatalkan rencana mengajukan hak interpelasi terhadap wali kota soal Kartu Depok Sejahtera (KDS)
Baca SelengkapnyaJakPro Harus Bayar Rp 90 M, Gembong PDIP: DPRD DKI Sudah Minta Kontrak Formula E
20 Juni 2022
Fakta Jakpro kurang bayar Formula E Rp 90 miliar menurut Gembong Warsono hanya diketahui Pemprov DKI dan Jakpro.
Baca SelengkapnyaDewan Tagih Jadwal Sidang Interpelasi Terhadap Wali Kota Depok
17 Juni 2022
Hak interpelasi yang dilancarkan oleh 33 anggota DPRD kepada Wali Kota Depok hingga kini tak jelas kelanjutannya.
Baca SelengkapnyaLontarkan Sindiran Soal Formula E, Anies Baswedan: Minta Maaf Mengecewakan
13 Juni 2022
Menurut Anies Baswedan ada orang yang kecewa karena Formula E Jakarta dapat terselenggara dengan baik.
Baca SelengkapnyaPDIP Tetap Ngegas Interpelasi Formula E Meski Acaranya Dihadiri Jokowi dan Puan
7 Juni 2022
Anggota DPRD DKI dari PDIP tetap melanjutkan wacana interpelasi Formula E. Tak terpengaruh dengan kehadiran Jokowi dan Puan Maharani.
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Akui Data Penerima Kartu Depok Sejahtera Belum Akurat
28 Mei 2022
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengakui DTKS yang digunakan sebagai dasar pemberian Kartu Depok Sejahtera belum akurat
Baca SelengkapnyaWali Kota Depok Klaim Belum Terima Surat Interpelasi KDS dari DPRD
24 Mei 2022
Wali Kota Depok Mohammad Idris mengklaim, surat interpelasi yang dilayangkan anggota DPRD kepada belum sampai ke mejanya.
Baca Selengkapnya
