TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam rapat konsultasi dengan DPR menyatakan pembahasan perjanjian kerja sama pertahanan dan ekstradisi dengan Singapura menemui jalan buntu. "Menteri Pertahanan sendiri mengatakan pembahasan deadlock. Singapura tidak berkehendak membuat implementing arrangement DCA (Defence Cooperation Agreement)," kata anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Partai Golkar Yuddy Chrisnandi di gedung MPR/DPR, Rabu (4/7). Pemerintah dan DPR mengadakan rapat konsultasi sejak Selasa (3/7) pukul 19.30 sampai dengan Rabu (4/7) pukul 02.00. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama menteri-menterinya menjelaskan kebijakan politik luar negeri pemerintah, termasuk mengenai hal ini. Presiden, kata Yuddy, menambahkan pernyataan Juwono bahwa saat ini masih ada kesempatan. Pemerintah akan berpikir soal tindak lanjut perjanjian tersebut serta menerima usul dan saran dari DPR. "Pemerintah mengatakan itu bukan harga mati," ujarnya. Pemerintah, ujar dia, menjelaskan bahwa Singapura tidak ingin terkesan melindungi penjahat ekonomi yang lari ke negara itu. Jika Singapura tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi, anggaran Singapura melindungi koruptor terbukti benar. Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari PDI Perjuangan Sidarto Danusubroto membenarkan perkataan Yuddy tentang pernyataan Menteri Pertahanan. "Pemerintah bilang sekarang dalam posisi buntu karena Singapura mengatakan pembahasan sudah final," katanya usai bertemu anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat Eni Faleomavaega di gedung MPR/DPR, Rabu (4/7). Pemerintah, kata dia, menjelaskan bahwa perjanjian ekstradisi tidak terwujud selama 30 tahun. Maka, pemerintah melakukan langkah terobosan untuk menjalin kerjasama ekstradisi dengan Singapura. "Perjanjian ekstradisi enak dibaca tapi sulit dilaksanakan," katanya. Selama 33 tahun menjalin perjanjian ekstradisi dengan negara lain (seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina) baru 5 orang yang diserahkan ke Indonesia lewat jalur ekstradisi. Sekitar 50 orang lainnya, kata dia, penangkapan tidak melalui birokrasi ekstradisi. "Penyerahan orang harus melalui pengadilan pidana, aset melalui pengadilan perdata," ujarnya. Wakil ketua Fraksi PBB Ali Mochtar Ngabalin mengatakan selain dirinya, anggota Komisi Pertahanan DPR yang hadir dalam rapat konsultasi di antaranya adalah Theo L. Sambuaga, Abdillah Toha, Yuddy Chrisnandi, Syarief Hasan, Sidarto Danusubroto. Kehadiran mereka sebagian karena mewakili fraksinya. Ali sendiri keluar dari rapat sekitar pukul 21.00 sebelum pertemuan itu selesai. KURNIASIH BUDI